Tim Global, Jakarta – Ibukota baru Indonesia, Nusantara, menghadapi tantangan serius dari kandidat presiden Anies Baswedan yang berjanji akan meninjau ulang proyek tersebut jika terpilih sebagai presiden. Sebelumnya, tim kampanye Anies Baswedan mengkritik proyek mahal ini sebagai tidak tepat.
Nusantara adalah program unggulan Presiden Joko Widodo pada babak penutupan masa jabatannya. Program ini merupakan pergeseran yang mencolok dari proyek “tol laut” yang dimaksudkan untuk mempromosikan kekuatan maritim Indonesia, sebuah proyek yang jarang sekali dibicarakan oleh Jokowi.
Presiden Jokowi menggunakan argumen keberlanjutan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, meskipun Greenpeace telah mengkritik bahwa membangun ibu kota baru bukanlah sebuah solusi. Masalah besar juga muncul terkait pendanaan proyek tersebut.
Namun, pemerintah berargumen bahwa proyek Nusantara akan tetap berjalan karena parlemen sudah mengesahkan undang-undang untuk pembangunannya. Anies Baswedan tidak setuju.
“Jika menurut hukum, saat ini ibu kota masih di Jakarta. Dan menurut hukum, nanti kita akan pindah ke Nusantara, benar? Nanti, akan saya tinjau lagi. Jika saya terpilih, kita akan tinjau ulang semuanya,” kata Anies Baswedan di Bandung, Rabu (29/11).
Anies berpendapat bahwa uang untuk ibu kota baru seharusnya dialokasikan ke berbagai sektor lainnya, termasuk kesejahteraan, kepolisian, dan militer.
“Jadi itu tantangannya, ketika kita mengalokasikan anggaran begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sebenarnya membutuhkannya, tidak mendapatkannya,” kata Anies.
Presiden Joko Widodo belum secara publik mengumumkan dukungan kepada kandidat manapun. Hubungannya dengan partainya, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), telah memburuk setelah putranya menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, sementara PDI-P mencalonkan Ganjar Pranowo.
Hingga saat ini, Ganjar Pranowo belum mengeluarkan pernyataan negatif tentang proyek ibu kota baru.
