Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia konsisten memegang komitmen Politik Bebas Aktif dalam menghadapi konflik di Ukraina-Rusia dan Myanmar, selain konflik di Palestina dan Israel.
Dirjen Abdul Kadir menyatakan bahwa dalam kasus-kasus konflik tersebut, Indonesia tetap konsisten pada Politik Bebas Aktif, namun bukan berarti Indonesia yang memutuskan apakah ada “world crimes” atau tidak, karena hal tersebut merupakan wewenang International Criminal Court (ICC).
Abdul Kadir menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak tertentu dalam kasus Ukraina, dan tetap konsisten dalam menangani konflik di Myanmar, Ukraina, dan Gaza. Meskipun konteks politiknya berbeda-beda, Indonesia tetap konsisten pada prinsip Politik Bebas Aktif.
Penjelasan tersebut menjawab anggapan bahwa Indonesia tidak mampu untuk secara jelas menyatakan “World Crimes” dalam konflik di Rusia-Ukraina dan Myanmar. Koordinator Program FPCI-Middle Power Studies Network, Radityo Dharmaputra juga menguatkan pernyataan tersebut dengan menyoroti konsistensi Indonesia dalam menghadapi konflik di Ukraina dan Rusia.
Selain itu, dalam konflik di Myanmar, Indonesia juga telah memberikan sebuah formula resolusi konflik yaitu Formula 4+1, yang menyerukan agar pihak Myanmar menahan diri dalam melakukan militerisme yang berlebihan.
