Sebuah berita dari VOA Indonesia melaporkan bahwa peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Faudzan Farhana, menyatakan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama ini seakan-akan diserahkan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah serius menangani persoalan tersebut.
“Ya pasti akan ada risiko seperti yang terjadi belakangan ini, bahwa masyarakat biar bagaimanapun ketika memberikan bantuan sebisa mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara masyarakat di Aceh, kita tahu kondisi mereka seperti apa. Saya melihat reaksi penolakan belakangan ini semacam bara dalam sekam yang selama ini menunggu untuk terbakar,” ungkapnya.
Farhana juga menyebutkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia bukan hal baru dan pemerintah sebenarnya sudah memiliki Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi Rohingya yang datang dari laut. Namun, ia mempertanyakan mengapa pada pelaksanaannya mulai tingkat pusat hingga daerah, penanganan pengungsi Rohingya tidak berjalan dengan baik.
“Kekurangannya di perpres itu hanya mengatur soal penanganan darurat. Kalau ada (pengungsi Rohingya) ditolong dulu, dikasih makan, dikasih baju, dikasih minum. Tapi setelah itu bagaimana, nggak diatur. Dibentuk satgas untuk mengerjakan itu. Namun, satgas tidak dibekali dengan dana khusus untuk memberi makan,” kata Farhana.
