portalberitamerdeka.co portal update harian berita tentang kriminal, artis, trend, olahraga, geopolitik, partai gerindra, prabowo subianto
Berita  

Indonesia Menyatakan Kecaman Terhadap Pernyataan Menteri Israel Mengenai Pengusiran Warga Gaza, Kemlu RI: Komunitas Internasional Harus Mencegahnya

Indonesia Menyatakan Kecaman Terhadap Pernyataan Menteri Israel Mengenai Pengusiran Warga Gaza, Kemlu RI: Komunitas Internasional Harus Mencegahnya

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matt Miller dengan tegas mengecam komentar yang menghasut dan tidak bertanggung jawab yang dibuat oleh Smotrich dan Ben-Gvir. Dia menekankan bahwa AS telah diingatkan berkali-kali oleh Israel bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu tidak mencerminkan kebijakan resmi pemerintah Israel.

Menanggapi pernyataan Miller, Ben-Gvir menyebut AS sebagai “teman baik” dan mengatakan bahwa emigrasi ratusan ribu orang dari Gaza akan memungkinkan pemukim Israel kembali dan hidup dengan aman.

Smotrich juga merespons pernyataan Miller melalui platform X, dengan menulis, “Lebih dari 70 persen masyarakat Israel saat ini mendukung solusi kemanusiaan dengan mendorong imigrasi sukarela warga Arab Gaza dan penyerapan mereka di negara lain.”

Pejabat asing dari Eropa hingga Arab Saudi dengan keras mengutuk retorika yang didorong oleh menteri kabinet sayap kanan Israel terkait rencana pengusiran warga Gaza. Seorang pejabat PBB bahkan memperingatkan bahwa pemindahan paksa warga Palestina di luar Jalur Gaza dapat dianggap sebagai tindakan genosida, terutama mengingat tingginya jumlah anak-anak di sana.

Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah milik Palestina dan masa depannya tidak tergantung pada Israel. Dia menekankan perlunya kembali kepada prinsip hukum internasional dan menghormatinya.

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemindahan warga sipil dari Gaza ke negara ketiga. Dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menuturkan bahwa pemindahan paksa merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Para pejabat AS sebelumnya menyatakan bahwa mereka menginginkan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki diperintah oleh pemerintah bersatu yang dipimpin oleh Otoritas Palestina. Delegasi Arab yang terdiri dari pejabat Arab Saudi, Qatar, Yordania, Turki, dan Otoritas Palestina juga menyoroti hal ini dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Desember 2023. Mereka memerlukan jaminan bahwa ada jalan menuju negara Palestina jika mereka berperan dalam rekonstruksi Gaza.