Bernardo Arevalo, presiden baru Guatemala, menghadapi tantangan besar setelah dia akhirnya disumpah pada Senin (15/1/2024), pasca upaya berbulan-bulan untuk menggagalkan pelantikannya. Para legislator lama menunda pengambilan sumpah Arevalo selama 10 jam pada Minggu (14/1), hingga upacara berlangsung tepat setelah tengah malam.
Arevalo memenangkan pemilu pada Agustus 2023 dengan selisih yang cukup besar, namun sejak itu tidak ada hasil yang jelas. Dia mengaku akan meminta pengunduran diri Jaksa Agung Consuelo Porras, yang mengawasi manuver hukum selama berbulan-bulan untuk mencegah dia menjadi presiden, namun tidak jelas apakah dia bisa menyingkirkannya.
Dalam pidato pelantikannya, Arevalo mengakui besarnya populasi penduduk asli di negara tersebut, menyebutnya, “Utang bersejarah … yang harus kita selesaikan.” Sekitar 40 persen penduduk Guatemala merupakan salah satu dari sekitar dua lusin kelompok masyarakat adat dan mereka umumnya lebih miskin dan kurang memiliki akses terhadap segala jenis layanan.
“Demokrasi tidak akan ada tanpa keadilan sosial dan keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa demokrasi,” kata Arevalo dalam pidato pertamanya sebagai presiden, mengacu pada generasi muda dan penduduk asli Guatemala.
Langkah pertama Arevalo sebagai presiden adalah mengunjungi lokasi di luar Kantor Kejaksaan Agung, di mana para pengunjuk rasa masyarakat adat berjaga selama lebih dari tiga bulan untuk menuntut pihak berwenang menghormati keinginan pemilih dan agar Porras mundur. Dia memuji para pengunjuk rasa karena membela demokrasi negaranya.
Hal ini merupakan isyarat penting dari Arevalo, yang pekan lalu dikritik karena hanya memasukkan satu warga Pribumi ke dalam kabinetnya padahal masyarakat adat telah dengan gigih mendukungnya. Pada Oktober, ratusan orang memblokir jalan raya di seluruh negeri selama tiga minggu untuk menekan pihak berwenang.
Para pemimpin adat mengambil kesempatan pada Senin ini untuk mendesak Arevalo agar tidak melupakan dukungan mereka dan banyaknya kebutuhan dasar komunitas mereka. Protes masyarakat adat dan pedesaanlah yang disebut membantu menghentikan upaya jaksa agung memenjarakan Arevalo atau mengadilinya setelah dia terpilih.
Pada Minggu, ratusan pendukung Arevalo menerobos garis polisi untuk berkumpul di luar Kongres guna menekan anggota parlemen agar mengikuti Konstitusi Guatemala. Anggota Kongres seharusnya menghadiri pelantikan sebagai sidang khusus legislatif. Para anggota parlemen akhirnya saling berteriak dan terlibat dalam pertikaian sengit mengenai siapa yang harus diakui sebagai bagian dari delegasi kongres. Komisi kepemimpinan yang bertugas melakukan hal tersebut dipenuhi oleh para penentang presiden terpilih dan penundaan pada hari Minggu dipandang sebagai taktik untuk melemahkan Arevalo.
