Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengangkat isu bansos saat mendapat kesempatan bertanya kepada capres nomor urut satu, Anies Baswedan, dalam debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) malam.
“Pak Anies, lagi ramai kita mau tanya soal bansos karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok padahal kita masih ada data yang tidak valid, cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespons dengan baik. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, dan tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah harapan yang betul-betul bisa diterima rakyat,” tanya Ganjar kepada Anies.
Anies kemudian merangkum jawabannya dalam tiga poin.
“Pertama, kita harus mau menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkan tiga bulan ya tiga bulan lagi tidak usah dirapel semuanya. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta ini.
“Kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan dibagikan di pinggir jalan.”
Anies menambahkan, “Ketiga, yang tidak kalah penting. Bansos itu harus bisa dipastikan, mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan, yang belum masuk dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi, kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberikan label ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’ bukan dari gubernur, tapi dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya.”
