Pada tahun 2020, tim pencari fakta PBB menuduh pemerintah Venezuela melakukan kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan, kekerasan, dan penghilangan orang. PBB menyimpulkan bahwa Presiden Nicolas Maduro terlibat dalam hal ini. Dilaporkan oleh BBC, tim misi PBB menyatakan bahwa Venezuela terlibat dalam kekerasan sistemik sejak tahun 2014 yang bertujuan untuk menekan oposisi dan meneror rakyatnya. Presiden Maduro, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dilaporkan memberikan perintah untuk kejahatan tersebut, menjadi koordinator operasional, serta memberikan bantuan.
Salah satu contoh dari operasi kejahatan pemerintah Venezuela adalah dengan menggunakan metode jebakan senjata. Caranya, mereka sengaja menaruh senjata di area milik loyalis oposisi pemerintah, kemudian pasukan keamanan menggeledah area tersebut untuk menangkap, menyiksa, dan menembak target.
“Misi menemukan landasan beralasan untuk percaya otoritas Venezuela dan pasukan keamanan telah merencanakan dan mengeksekusi pelanggaran HAM serius sejak 2014, beberapa di antaranya termasuk pembunuhan semaunya dan penggunaan penyiksaan yang sistematis, yang menjadikannya kejahatan kemanusiaan,” ujar Marta Valiñas, ketua misi PBB. Investigator menyimpulkan hal tersebut setelah memeriksa 223 kasus.
Laporan tersebut akan diberikan ke Dewan HAM PBB pekan depan. Venezuela akan mendapat kesempatan untuk merespons. Duta besar Venezuela di PBB sudah mengkritik investigasi sebagai bagian dari kampanye Amerika Serikat. Tim PBB itu juga dilarang masuk ke Venezuela.
Venezuela sedang mengalami krisis ekonomi selama bertahun-tahun. Partai sosialis yang berkuasa sejak 2007 masih belum bisa memperbaiki ekonomi negara kaya minyak tersebut. Jutaan rakyatnya lantas kabur ke negara-negara tetangga seperti Kolombia.
