Penggunaan nama “Makedonia” telah memicu reaksi keras dari Yunani karena negara itu menduga tetangganya di utara telah mengambil nama dan sejarah Kerajaan Yunani Kuno Makedonia, yang telah ada selama berabad-abad sebelum bangsa Slavia tiba di wilayah tersebut. Perselisihan yang berlangsung selama beberapa dekade akhirnya terselesaikan pada tahun 2018, ketika kedua pihak menandatangani perjanjian dan nama konstitusional “Makedonia Utara” diadopsi. Setelah itu, Yunani mencabut keberatannya terhadap Makedonia Utara untuk bergabung dengan NATO dan kemudian Makedonia Utara mengajukan keanggotaan Uni Eropa.
Perjanjian dengan Yunani ditandatangani oleh pemerintah Makedonia Utara yang berhaluan kiri-tengah, berlawanan dengan keinginan kelompok oposisi kanan-tengah yang dipimpin oleh Siljanovska Davkova. Oposisi dengan mudah memenangkan pemilu presiden dan parlemen pekan lalu. Siljanovska Davkova menjadi presiden keenam sejak negara kecil di Balkan tersebut merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1991. Dia dilantik di hadapan parlemen yang akan mengakhiri masa jabatannya.
“Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan diberikan kepercayaan dari lebih dari 560.000 warga. Saya merasa luar biasa. Saya akan menjadi presiden bagi semua warga negara… Ini bukan hanya kado terbaik di hari ulang tahun saya, tetapi juga tanggung jawab terbesar yang pernah saya miliki dalam hidup saya. Saatnya untuk bersatu,” ujar Siljanovska Davkova, merujuk pada kenyataan bahwa dia mengumumkan hasil pemilu pada hari Sabtu, yang merupakan ulang tahunnya yang ke-71.
