FISIP UI Mengadakan Seminar untuk Merespon Penggunaan Spyware
DEPOK—-Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”.
Seminar yang diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi FISIP UI ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka yang ahli di bidangnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Seminar ini dipandu oleh Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan berjalan dengan menarik dan informatif.
Menurut Broto, seminar ini diselenggarakan sebagai respons terhadap laporan Amnesty International mengenai penggunaan spyware. Laporan tersebut menyoroti pembelian dan penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia. Dengan diadakannya seminar ini, diharapkan dapat memahami isu spyware dari berbagai perspektif dan bidang yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Broto menyatakan bahwa isu ini sangat penting untuk dibahas dan diatur secara jelas. Ketika negara mulai menerapkan sistem keamanan yang ketat, termasuk dalam mengendalikan dan memantau aktivitas masyarakat di ruang digital, dikhawatirkan hak-hak sipil akan terancam.
“Salah satu contoh ketidakseimbangan antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil yang sering terjadi saat ini adalah terkait kebebasan berbicara di ruang digital,” ujar Broto.
UU ITE sering disalahgunakan untuk menuntut warga sipil yang mengkritik hal-hal yang dianggap salah atau melanggar aturan. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak sipil, regulasi yang kuat dan jelas sangat diperlukan.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah ahli diantaranya Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI Brigjen Pol I Made Astawa, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri Herik Kurniawan, dan pemimpin redaksi GTV serta Ketua IJTI. Masing-masing pakar menjelaskan pentingnya isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari sudut pandang yang berbeda.
Brigjen Pol I Made Astawa menjelaskan bahwa penyadapan dilakukan dengan proses izin yang ketat dan mematuhi kode etik serta peraturan yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi menyoroti potensi penyalahgunaan sistem keamanan siber yang dapat melanggar kebebasan sipil. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat harus menjadi dasar dalam operasi intelijen.
Sumber: https://rejabar.republika.co.id/berita/seeaqq512/merespon-penggunaan-spyware-fisip-ui-gelar-seminar
