DAILYPANGANDARAN – DPD PKS Kabupaten Pangandaran mencalonkan Dadang Solihat sebagai calon bupati untuk Pilkada 2024. Rekomendasi tersebut muncul setelah PKB beberapa waktu yang lalu.
Sehingga saat ini, mantan Kepala Bapenda Pangandaran tersebut telah mendapatkan dukungan dari dua partai politik untuk Pilbup 2024. PKB dengan 5 kursi di DPRD dan PKS dengan 3 kursi telah memperoleh tiket untuk mendaftar ke KPU.
Namun, kedua partai berbasis Islam tersebut masih menunggu tiga partai lain yang tergabung dalam koalisi Pangandaran bangkit, maju, dan sejahtera. Ketiga partai tersebut antara lain PAN, Gerindra, dan Golkar.
Ketua DPD PKS Pangandaran, Miswan, mengatakan bahwa partainya mendukung Dadang Solihat sebagai calon bupati untuk Pilkada 2024 berdasarkan keputusan partai. “Ketua PKB Pangandaran yang juga bagian dari koalisi ini setuju untuk mencalonkan Dadang Solihat,” ujar Miswan, Jumat (2/8/2024).
PKS sudah menegaskan keseriusan dukungannya dalam Pilbup untuk Dadang Solihat. “Kami siap 100% untuk memenangkan. Semoga Allah SWT mengabulkan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Pangandaran, Otang Tarlian, menegaskan bahwa PKB telah memilih bersama mantan Kepala Bapenda sejak awal untuk Pilkada 2024.
“Kami berharap koalisi dengan 5 partai terus berjalan,” kata Otang.
Otang menjelaskan bahwa pemilihan lebih awal ini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bersama. “Kami menunggu pengumuman dari 3 partai lain dalam koalisi ini,” tambahnya.
Dadang Solihat merasa bersyukur atas dukungan dari kedua partai. “Terimakasih kepada PKS yang telah memberikan rekomendasi sebagai bacabup. Semoga langkah ini dilindungi oleh Allah,” katanya.
Menurut Dadang, politik yang dijalankan saat ini adalah politik yang santun tanpa saling menjatuhkan. “Kami selalu menggunakan politik santun selama sosialisasi, karena berpolitik ada etika. Tidak boleh merendahkan nama orang lain,” ungkapnya.
Dadang menyatakan bahwa dalam koalisi ini, mereka mengusung gagasan perubahan yang perlu dibangun bersama. “Semua partai harus memiliki visi dan misi yang sama. Kepentingan umum harus dikedepankan,” ujarnya.