Pemerintah Republik Dominika mengumumkan rencananya untuk memulangkan 10.000 imigran ilegal asal Haiti setiap minggu sebagai upaya untuk menangani masalah migrasi dari negara tetangga yang bermasalah. Homero Figueroa, juru bicara kepresidenan, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengurangi jumlah imigran yang dianggap berlebihan di negara tersebut dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
Keputusan ini diambil setelah melihat lambannya tanggapan komunitas internasional dalam memulihkan stabilitas di Haiti, yang saat ini banyak dikuasai oleh geng kriminal. Presiden Republik Dominika, Luis Abinader, menegaskan bahwa PBB dan negara-negara lain yang berkomitmen harus serius dalam membantu Haiti.
Sejak menjabat pada tahun 2020, Abinader telah mengambil tindakan tegas terhadap isu migrasi dari Haiti, termasuk membangun tembok sepanjang 164 kilometer di perbatasan kedua negara yang rencananya akan diperpanjang.
