Undang-Undang Pers di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 sebagai dasar hukum yang menjamin kemerdekaan pers, sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang-undang ini memberikan penjabaran tentang definisi pers, ruang lingkup kegiatan jurnalistik, serta asas, fungsi, hak, dan kewajiban pers. Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang bertugas untuk menyampaikan informasi melalui berbagai media, seperti cetak dan elektronik.
Kemerdekaan pers dipandang sebagai hak asasi warga negara, yang memungkinkan pers untuk mencari, memiliki, dan menyebarkan informasi dengan tetap menghormati nilai-nilai sosial dan asas praduga tak bersalah. Pers memiliki fungsi utama sebagai penyedia informasi, penegak demokrasi, dan pengontrol sosial. Wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh hukum, termasuk dalam hak tolak untuk merahasiakan identitas sumber berita demi menjaga keamanan informasi.
Undang-undang ini juga mengatur ketentuan bagi perusahaan pers dalam mendirikan badan hukum, memberikan kesejahteraan kepada wartawan, dan larangan terhadap pemuatan iklan yang merugikan. Dewan Pers dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers, mengembangkan profesi wartawan, dan menetapkan Kode Etik Jurnalistik. Pers asing juga diatur dalam undang-undang ini, serta partisipasi masyarakat dalam pemantauan perkembangan pers nasional.
Sanksi pidana diberlakukan bagi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, termasuk penyensoran dan pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Selain itu, terdapat ketentuan peralihan untuk perusahaan pers yang telah berdiri sebelum undang-undang ini diberlakukan. Keseluruhan, undang-undang ini menjadi pijakan bagi perkembangan pers nasional yang independen, informatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.
