Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), rencana ini diungkapkan pada Kamis, 6 Februari 2025. Menurut Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang sederhana dan menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakannya.
Pemanfaatan nuklir saat ini masih terbatas pada sektor non-energi di Indonesia, seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih. Dalam pengembangan PLTN, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama terkait posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun PLTN, dan pemetaan stakeholder terkait.
Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja untuk mengkaji isu kelembagaan dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya dari segi teknis, namun juga melibatkan isu sosial dan politik yang telah ada sejak 20 tahun lalu.
