Pelantikan kepala daerah tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan secara serentak, termasuk kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa dan mereka yang sudah menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 27 pasangan kepala daerah terpilih di Jawa Barat, hanya 26 pasangan yang dipastikan akan dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, pasangan Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz dari Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi proses hukum di MK, sehingga kemungkinan besar mereka tidak dapat mengikuti pelantikan tersebut.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menetapkan tanggal 20 Februari sebagai awal dari rangkaian pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Hal ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Sebelumnya, pelantikan direncanakan berlangsung pada 18, 19, dan 20 Februari, namun setelah berkonsultasi dengan Presiden, diputuskan bahwa pelantikan akan dipusatkan pada tanggal 20 Februari.
Pelantikan ini merupakan awal masa jabatan baru para pemimpin daerah di Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Daftar pasangan wali kota terpilih di Provinsi Jawa Barat yang akan dilantik secara serentak pada tanggal tersebut antara lain adalah: Viman Alfarizy dan Diky Chandra di Kota Tasikmalaya, Sudarsono dan Supriana di Kota Banjar, H. Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe di Kota Bekasi, Ngatiyana dan Adhitia Yudisthira di Kota Cimahi, Supian Suri dan Chandra di Kota Depok, Effendi Edo dan Siti Farida di Kota Cirebon, Farhan dan Erwin di Kota Bandung, Ayep Zaki dan Bobby Maulana di Kota Sukabumi, serta Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin di Kota Bogor.
Pelantikan para wali kota dan wakil wali kota ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pembangunan di setiap daerah, dengan menjawab berbagai tantangan yang ada seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan program kerja berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi awal yang positif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik selama lima tahun ke depan.
