Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang dibentuk pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Awalnya, organisasi ini bernama Pemuda Patriotik yang merupakan sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang didirikan oleh A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. IPKI bertujuan untuk menangkal ancaman komunisme yang diwakili oleh PKI serta menegakkan ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Seiring dengan perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik berganti nama menjadi Pemuda Pancasila dan membentuk sayap organisasi seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila untuk menghadapi kelompok yang berafiliasi dengan PKI.
Pada era Orde Baru, IPKI menjadi partai politik dan turut serta dalam Pemilu 1971. Namun, terjadi perpecahan internal yang menyebabkan IPKI bergabung dengan PDI, sementara Pemuda Pancasila berafiliasi dengan Golkar yang menjadi partai dominan. Pada tahun 1981, terjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur, di mana Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum. Pemuda Pancasila memainkan peran penting pada 1965 dalam kudeta yang menggulingkan pemerintahan Soekarno dan dikaitkan dengan pembantaian terhadap simpatisan PKI.
Selama Orde Baru, Pemuda Pancasila mendukung kebijakan pemerintahan Soeharto dan memiliki jutaan anggota di seluruh Indonesia. Meskipun Orde Baru berakhir, Pemuda Pancasila tetap bertahan dan beradaptasi. Selain kontroversi, organisasi ini juga terlibat dalam kegiatan sosial dan meraih beberapa prestasi nasional. Misalnya, pemecahan rekor MURI, inisiasi sajadah anti COVID-19, dan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru. Sebagai organisasi dengan sejarah panjang, Pemuda Pancasila memiliki pengaruh yang luas dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Jumlah anggotanya yang mencapai jutaan membuatnya menjadi elemen penting dalam berbagai sektor di Indonesia.
