Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya tidak ada diskriminasi dalam kuota impor untuk komoditas atau bahan baku. Beliau menegaskan bahwa kuota impor tidak boleh hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Hal ini disampaikan dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta. Prabowo juga telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait dengan hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menyatakan bahwa Menteri Koordinator telah melakukan pertemuan untuk merespons dampak tarif timbal balik AS. Apindo juga telah berkomunikasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi tersebut. Perusahaan-perusahaan di AS ingin mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia dan menanyakan seberapa banyak komoditas yang dapat diimpor serta kapan. Oleh karena itu, Apindo fokus untuk berbicara tentang impor komoditas seperti kapas dan jagung.
Selain itu, Apindo juga menekankan pentingnya agar impor langsung menuju ke industri tanpa melalui pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat memotong akar masalah terkait dengan kuota impor. Tindakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
