Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan sikap penolakannya terhadap tindakan korupsi dengan mengatakan bahwa negara berhak untuk menyita aset para koruptor, namun dengan syarat bahwa hal tersebut dilakukan secara adil. Dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah jurnalis di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo menyampaikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh koruptor harus dikembalikan kepada negara sebagai bentuk keadilan.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya keadilan dalam menangani keluarga koruptor yang telah divonis hukuman. Beliau mengajukan pertanyaan apakah adil jika aset seseorang disita jika aset tersebut dimiliki sebelum masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo sangat memperhatikan implikasi yang mungkin timbul terhadap keluarga koruptor.
Prabowo mengekspresikan rasa frustrasinya terhadap perilaku koruptor yang dianggapnya sebagai bentuk perampokan yang dilindungi oleh hukum. Melalui tindakan ini, ia ingin memberikan efek jera yang kuat kepada para pelaku korupsi agar tidak mengulangi tindakannya.
Dalam upaya memberikan sanksi yang lebih tegas, Prabowo mengatakan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat menciptakan efek preventif bagi para koruptor yang berpikir bahwa mereka bisa lepas dari hukuman dengan uang.
Pernyataan Prabowo tentang penanganan koruptor dan aset mereka ini mencerminkan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan tegas dan adil. Sikapnya yang keras terhadap korupsi juga menjadi pertanda bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam segala bentuknya, sebagaimana diutarakan dalam berbagai wawancara dan pernyataan yang disampaikan.
