Indonesia terus berupaya memajukan kemandirian antariksa dalam mengejar perkembangan inovasi teknologi global yang semakin pesat. Dalam diskusi publik yang mengusung tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Selasa (27/5), para narasumber dari berbagai sektor menggarisbawahi kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di masa sekarang. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan penting seperti perwakilan parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media nasional baik secara online maupun offline. Dalam acara yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok, para pemateri menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan kemandirian antariksa Indonesia.
Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021, dalam pidatonya menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan negara di masa depan. Indonesia, yang telah mengawali perjalanan menuju antariksa sejak tahun 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan besar terkait tata kelola program antariksa, pendanaan yang terbatas, serta arah kebijakan yang belum mapan setelah integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Prof. Thomas menekankan bahwa ke depan, teknologi antariksa akan menjadi hal yang sangat penting dalam perekonomian global, dan Indonesia perlu berperan lebih aktif dalam memanfaatkan potensi tersebut.
Selain itu, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menegaskan bahwa ruang antariksa saat ini memiliki posisi strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara. Terlebih lagi dengan meningkatnya militarisme di orbit, Indonesia perlu beralih dari peran pengguna antariksa yang pasif menjadi lebih proaktif. Untuk itu, diperlukan adanya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang melibatkan berbagai kementerian penting, TNI AU, BRIN, Kemenkomdigi, Kemenlu, BSSN, serta pihak swasta dan akademisi.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, memberikan penegasan bahwa penguasaan antariksa telah menjadi indikator penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia harus membangun kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi yang berdaulat. DPR RI telah mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) guna memperkuat kedaulatan negara dan menuju tata kelola antariksa yang lebih strategis dan adaptif. Seluruh langkah ini perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam persaingan ekonomi antariksa global.
Melalui diskusi tersebut, dipahami bahwa kemandirian antariksa Indonesia menjadi kunci dalam persaingan global di masa depan. Kerjasama lintas sektor, regulasi yang kuat, serta komitmen yang nyata dari pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi antariksa. Tanpa upaya bersama yang konkret, Indonesia berisiko tertinggal dalam lomba antariksa global yang semakin kompetitif.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
