Pemerintah di wilayah Rostov, Rusia, sedang menguji metode unik dalam melawan korupsi di kepolisian dengan memberikan uang imbalan kepada petugas yang menolak suap dalam jumlah yang sama dengan tawaran suap yang diterima. Praktik suap di kalangan aparat penegak hukum di Rusia bukan hal baru dan korupsi di kepolisian seringkali menjadi masalah. Namun, kebijakan baru ini menimbulkan keheranan dan kekhawatiran di kalangan publik.
Kebijakan pengembalian uang kepada petugas tersebut diklaim sebagai langkah inovatif untuk memperkuat upaya antikorupsi dalam kepolisian. Menurut Kepala Direktorat Utama di Rostov, Alexander Rechitsky, petugas yang menolak suap akan menerima imbalan uang yang sebanding dengan jumlah suap yang ditawarkan kepada mereka.
Meskipun tujuannya adalah untuk merangsang kejujuran, kebijakan ini menuai sorotan dan kekhawatiran. Beberapa anggota parlemen Rusia mengkhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan kebijakan tersebut oleh petugas yang tidak jujur. Mereka memperingatkan bahwa polisi bisa saja menerima suap secara diam-diam, melaporkan pemberi suap, dan akhirnya mendapat imbalan seolah-olah menjadi pahlawan.
Secara keseluruhan, kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam memerangi korupsi di kepolisian Rusia. Meskipun tujuannya baik, tetapi diperlukan langkah-langkah yang lebih hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan integritas dalam penegakan hukum.
Pemerintah Rusia Berlakukan Sistem Insentif Antisuap
