Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menjadi pusat perhatian publik setelah keputusannya untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu protes massal. Meskipun kebijakan tersebut dibatalkan dan permintaan maaf disampaikan, demonstrasi yang diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu (13/8) masih berlanjut, dengan tuntutan agar Sudewo mengundurkan diri. Sudewo mulai menjabat sebagai Bupati Pati sejak 18 Juli 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama Sujarwanto Dwiatmoko.
Sudewo lahir pada 11 Oktober 1968 di Pati dan menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Pati sebelum melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Diponegoro (UNDIP). Setelah memulai karier profesionalnya di sektor konstruksi, Sudewo bergabung dengan pemerintahan dan kemudian terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra. Sebagai anggota DPR RI dan Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan Organisasi, Sudewo sudah memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai bidang.
Kontroversi muncul ketika Sudewo memutuskan untuk meningkatkan PBB-P2 hingga 250 persen, yang dianggap memberatkan masyarakat kecil. Meskipun keputusan tersebut dibuat untuk meningkatkan pendapatan daerah, reaksi negatif dari masyarakat membuat Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Namun, demonstrasi yang meminta mundurnya Sudewo terus berlanjut. Di tengah situasi politik yang memanas, KPK juga menyebutkan Sudewo sebagai salah satu pihak yang diduga menerima suap dalam kasus pembangunan jalur kereta api.
Dengan masa jabatan baru sebagai Bupati Pati 2025–2030, Sudewo dihadapkan pada tuntutan mundur dari sebagian warga serta tuduhan terkait kasus korupsi yang sedang menjadi sorotan. Perjalanan politik Sudewo sejak awal karirnya hingga peristiwa kontroversial ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas dunia politik dan tuntutan transparansi dalam pelayanan publik.
