Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini diadakan dalam situasi darurat politik dan sosial menyusul gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam sidang tersebut, disepakati langkah-langkah tegas, mulai dari pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi hingga moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025. Langkah-langkah ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik. Presiden juga menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, dengan menekankan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Berbagai poin penting dari hasil rapat tersebut disorot, termasuk arahan kepada pimpinan partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dan kontroversi, serta proses pemeriksaan kasus Affan yang harus dilakukan cepat, transparan, dan dapat diakses public.
Presiden juga meminta evaluasi terhadap tunjangan DPR dan penghentian sementara kunjungan ke luar negeri, serta mengimbau seluruh kementerian/lembaga dan DPR untuk membuka ruang aspirasi bagi masyarakat dan mahasiswa. Menjaga stabilitas nasional dianggap sebagai prioritas utama dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang menantang. Presiden menutup arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, hasil rapat kabinet tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak dalam memperkuat stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan dan pemulihan ekonomi yang optimal.
