Beberapa partai politik mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap telah melanggar etika dengan pernyataan atau tindakan mereka. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan pimpinan lembaga negara dan ketua partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menyatakan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret seperti pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR yang bersalah.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan termasuk Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Setiap anggota dinonaktifkan atas alasan yang berbeda, seperti pernyataan yang mengganggu perasaan rakyat atau tindakan yang tidak pantas di forum kenegaraan.
Tindakan tegas ini diambil untuk meredakan keresahan masyarakat dan memperkuat komitmen DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang asalkan disampaikan secara damai. Penonaktifan anggota DPR ini diharapkan dapat memperbaiki etika politik di Indonesia dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
