Pimpinan DPR telah merespons dengan baik kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka dalam waktu dekat. Isu-isu yang diangkat oleh mahasiswa telah dimasukkan dalam agenda “17 + 8”. Pertemuan hari ini menegaskan komitmen DPR untuk melakukan tinjauan menyeluruh, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi kelembagaan sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, para pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menyelaraskan posisi dan mencapai kesepakatan bersama.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk meminta agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih dalam tahap penerimaan masukan dari publik, namun ada target waktu yang harus dihormati agar prosesnya tidak berlarut-larut. DPR berharap RUU KUHAP bisa disetujui sebelum akhir sesi agar pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset bisa segera dimulai.
Pimpinan DPR, di bawah pimpinan Ketua DPR Puan Maharani, bertekad untuk melakukan reformasi komprehensif guna membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota DPR kompak untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan membuatnya sebagai landasan evaluasi untuk masa depan yang lebih baik.
