Aturan Baru Pemerintah Suriah: Larangan Bikini, Wajib Burkini

Pemerintahan Suriah baru mengimplementasikan kebijakan baru yang melarang pemakaian bikini di pantai umum dan mewajibkan penggunaan burkini serta pakaian longgar. Perubahan kebijakan ini terjadi di tengah pergeseran kekuasaan yang signifikan di Suriah, dengan Ahmad al-Sharaa yang kini memimpin pemerintahan sementara. Al-Sharaa, mantan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, telah menetapkan dalam konstitusi sementara bahwa Suriah akan berada dalam fase pemerintahan Islamis selama lima tahun. Meskipun hal ini diharapkan dapat menghidupkan kembali sektor pariwisata Suriah setelah pencabutan sanksi AS pada Mei 2025, beberapa pihak seperti kelompok HAM internasional mengutarakan kekhawatiran akan perlindungan hak asasi manusia di bawah kekuasaan luas al-Sharaa tanpa jaminan hukum yang kuat. Perubahan kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran drastis dari era sekular Assad yang lebih liberal dalam hal berpakaian, terutama di sektor pariwisata. Dengan upaya investasi miliaran dolar dari Qatar dan Arab Saudi, pemerintah Suriah berharap dapat mengembangkan sektor pariwisata dan memperkuat ekonomi negara dalam beberapa tahun ke depan.

Source link