Thailand dan Kamboja mengalami ketegangan di beberapa pos pemeriksaan perbatasan, dimana Thailand memberlakukan pembatasan keamanan nasional dan Kamboja menutup dua pos perbatasan sebagai tindakan balasan. Kementerian Luar Negeri Kamboja mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Thailand kecuali jika benar-benar diperlukan, sementara departemen urusan konsuler Thailand memperingatkan warga Thailand di Kamboja untuk menghindari area-area unjuk rasa.
Perselisihan perbatasan ini menimbulkan gejolak politik di Thailand setelah percakapan telepon antara Pemerintah Thailand dan Kamboja bocor ke publik. Partai koalisi terbesar di Thailand menarik dukungannya dan menuntut agar Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mundur. Hubungan antara Hun Sen, Presiden Senat Kamboja, dengan dinasti Shinawatra semakin dikritik.
Thailand merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Kamboja pada 2022 dengan nilai impor mencapai USD 3,8 miliar, di mana 27 persennya adalah bahan bakar. Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand melanggar kesepakatan dengan mengawal sekelompok pesepeda yang hendak mengunjungi kuil sengketa di dekat perbatasan. Militer Thailand membantah tuduhan tersebut dengan menyebutnya sebagai kesalahpahaman.
