UPDATE: AS Memveto Lagi Resolusi DK PBB Terkait Konflik Gaza
Resolusi terbaru yang diajukan untuk menuntut pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok militan lain setelah serangan mendadak di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, kembali dihadang oleh AS. AS menegaskan bahwa permintaan untuk pembebasan sandera tidak sesuai dengan prioritas mereka, dan justru dapat memperkuat Hamas. Konflik di Gaza semakin memburuk dengan serangan darat terbaru yang dilancarkan oleh pasukan Israel, meningkatkan eskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Selain itu, keprihatinan atas krisis pangan yang melanda Kota Gaza semakin mendalam. Laporan otoritas dunia menyebutkan bahwa kelaparan telah melanda Gaza dan dapat menyebar ke wilayah lain jika tidak ada gencatan senjata dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan. Tim pakar independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, menyerukan aksi internasional untuk menghentikan tindakan tersebut.
Pada tingkat internasional, Majelis Umum PBB telah memilih dengan mayoritas untuk mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina dan mendesak Israel untuk berkomitmen pada pembentukan negara Palestina. Di dalam negeri AS, veto terhadap resolusi ini menuai kritik publik, dengan peningkatan yang signifikan dalam persentase warga AS yang merasa respons militer Israel sudah berlebihan. Meskipun demikian, pandangan mengenai prioritas negosiasi gencatan senjata tampaknya berubah, terutama di kalangan Partai Republik.
Konflik di Gaza terus memanas, sementara AS kembali memveto resolusi yang diajukan dalam upaya penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa situasi di Timur Tengah masih membutuhkan solusi yang lebih komprehensif dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.
