Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama secara nasional…
Anggota DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, telah bertugas selama tiga periode dan secara optimis memperjuangkan kepentingan…
DPRD Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I pada tanggal 25 Juli 2024 untuk menerima Rancangan…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah menekankan perlunya efisiensi anggaran ekstrem dan manajemen…
DPRD Kabupaten Pangandaran sangat serius dalam memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan…