AS mengharuskan Israel memberikan konsesi sebagai imbalan atas bantuan senjata tertentu dari Pentagon. Permintaan Gedung Putih juga akan menghapus persyaratan ini jika disetujui. Selain itu, permintaan tersebut juga akan mengurangi pengawasan Kongres AS terhadap transfer senjata AS dengan mempersingkat jangka waktu pemberitahuan sebelumnya kepada Kongres AS. Saat ini undang-undang mensyaratkan pemberitahuan 30 hari sebelumnya, tetapi permintaan Biden akan memungkinkan hal ini dipersingkat melalui penerapan status “luar biasa”.
Menurut John Ramming Chappell, peneliti di Center for Civilians in Conflict, “Permintaan anggaran tambahan pemerintahan Biden akan semakin melemahkan pengawasan dan akuntabilitas bahkan ketika dukungan AS memungkinkan kampanye Israel menewaskan ribuan anak.”
Undang-undang yang mencerminkan permintaan Gedung Putih telah disahkan oleh DPR AS bulan lalu dan saat ini diajukan ke Senat. William Hartung, pakar senjata di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menyatakan bahwa jika dilihat sebagai satu paket, permintaan Biden tersebut luar biasa dan akan semakin mempersulit Kongres AS atau masyarakat untuk memantau transfer senjata AS ke Israel, bahkan ketika pemerintah Israel telah melakukan serangan besar-besaran terhadap warga sipil, yang beberapa di antaranya merupakan kejahatan perang.
