portalberitamerdeka.co portal update harian berita tentang kriminal, artis, trend, olahraga, geopolitik, partai gerindra, prabowo subianto
Berita  

Israel Mengusir Pejabat PBB yang Mendorong Penambahan Bantuan untuk Gaza

Israel Mengusir Pejabat PBB yang Mendorong Penambahan Bantuan untuk Gaza

Hastings secara berulang kali telah menyuarakan peningkatan bantuan ke Gaza. Mulai dari tanggal 7 hingga 21 Oktober, Israel telah menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dikuasai Hamas. Saat program ini diluncurkan, dana yang tersedia terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Hastings juga mendesak Israel untuk membatalkan perintah evakuasi yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang melarikan diri dari Gaza utara ke selatan.

Hastings telah meminta kedua belah pihak yang berselisih untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum humaniter internasional.

“Saya hanya bisa – dan saya telah mengatakan ini sebelumnya – menegaskan kembali kepercayaan penuh Sekretaris Jenderal PBB terhadap Nona Hastings, cara dia berperilaku dan cara dia melakukan pekerjaannya,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Jumat (1/12) sebagai tanggapan terhadap pertanyaan wartawan dan mengkonfirmasi keputusan Israel.

Dujarric juga mencatat bahwa Hastings telah mengalami serangan publik, termasuk di media sosial.

“Serangan pribadi dan langsung terhadap personel PBB di mana pun di seluruh dunia tidak dapat diterima dan membahayakan nyawa banyak orang,” ungkap Dujarric.

Keputusan Israel diambil di tengah ketegangan hubungan antara Tel Aviv dan PBB. Para pejabat Israel selama bertahun-tahun menuduh organisasi tersebut bersikap bias terhadap Israel, dan bulan lalu, Duta Besar Gilad Erdan meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mundur ketika ia mengatakan bahwa serangan Hamas (ke Israel) “tidak terjadi dalam ruang hampa”.

Guterres menambahkan bahwa rakyat Palestina “telah menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun.”

Erdan juga mengatakan pada hari itu bahwa Israel juga harus menilai kembali hubungannya dengan PBB.

Exit mobile version