Peluncuran satelit Korea Utara telah dikutuk oleh Jepang dan Korea Selatan. Korea Selatan menilai peluncuran tersebut sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang Korea Utara menggunakan teknologi rudal balistik. Namun, Korea Utara memperingatkan bahwa jika satelit pengintainya dianggap sebagai ancaman militer yang harus disingkirkan, maka mereka juga akan menghancurkan satelit mata-mata AS yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di atas wilayah Semenanjung Korea setiap hari. Satelit-satelit ini bertugas memantau tempat-tempat strategis utama di Korea Utara. Korea Utara juga menyebut AS sebagai pelaku utama kejahatan karena mengubah ruang angkasa menjadi teater perang. Tindakan Korea Utara telah menyebabkan pemerintah Korea Selatan menunda sebagian perjanjian pada tahun 2018 dengan Korea Utara yang membatasi kegiatan pengintaian dan pengawasan Korea Selatan di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara. Akibatnya, Korea Utara kemudian mengerahkan perangkat keras militer baru di sepanjang garis demarkasi militer.
