Mendaratnya pengungsi Rohingya di Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh, dalam beberapa bulan terakhir tengah menjadi sorotan, baik dari publik maupun pemerintah. Ini lantaran banyaknya jumlah pengungsi yang datang dan kehadiran mereka dinilai cukup mengganggu warga lokal Aceh. Terlebih, ini bukan kali pertama mereka menepi di Indonesia dan meminta bantuan.
Sebelumnya, badan pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan bahwa 1.200 orang Rohingya, minoritas yang teraniaya dari Myanmar, telah mendarat di Indonesia sejak November 2023. Terbaru, kepala komunitas nelayan Aceh mengatakan perahu-perahu bobrok yang membawa sekitar 400 pengungsi etnis Rohingya tiba di Aceh pada Minggu (10/12/2023).
Perdebatan mengenai posisi Indonesia menghadapi kehadiran pengungsi tersebut pun tengah bergulir.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya pada Senin (11/12) mengatakan bahwa, pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia akan ditampung sementara. Namun, dia tak menjawab di mana para pengungsi Rohingya akan ditampung.
Di sisi lain, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin membuka kemungkinan untuk menampung para pengungsi tersebut di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau.
Terlepas dari itu, Indonesia perlu melakukan langkah jangka panjang dalam menangani kedatangan para pengungsi Rohingya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bisa melakukan sejumlah hal, termasuk merelokasi pengungsi, kemudian melakukan upaya di tingkat nasional, regional hingga internasional.
Pertama, pemerintah Indonesia dapat menerapkan beberapa solusi bagi pengungsi Rohingya seperti kembali ke negara asal dengan sukarela (voluntary repatriation), penempatan di negara ketiga dan integrasi sosial-ekonomi.
Kedua, dalam tingkat nasional, Indonesia dapat melakukan perubahan dan perbaikan Perpres 125 tahun 2016, yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.
“Selain itu, diperlukan pengaturan bantuan logistik darurat kepada pemerintah daerah yang menangani kedatangan pengungsi Rohingya,” tutur Pengamat sekaligus Anggota Human Rights Resource for ASEAN, Rafendi Djamin, dalam diskusi oleh BRIN, Senin (11/12).
Ketiga, dalam tingkat regional, Rafendi menyebut Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023, dapat memanfaatkan kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara.
“Dari segi penanganan kejahatan lintas negara dengan meneruskan kepemimpinan di tingkat ASEAN, Indonesia dapat membentuk working group baru khusus untuk menangani people smuggling atau penyelundupan manusia,” sambungnya.
Lebih jauh, Indonesia juga dapat mendorong AHA Center unuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi pencari suaka dan mengambil alih kepemimpinan dalam negosiasi penyelesaian krisis Rohingya melalui ASEAN.
Keempat, dalam tingkat internasional, Rafendi mengatakan bahwa Indonesia dapat meneruskan komitmen dan program pemberdayaan pengungsi untuk mempercepat penempatan di negara ketiga.
