Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menunda pemungutan suara yang menyerukan penghentian permusuhan secara berkelanjutan di Gaza. Hal itu dilakukan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para diplomat untuk menanggapi keberatan AS terhadap wording (kata-kata) dalam rancangan resolusi tersebut.
Pemungutan suara tersebut dijadwalkan dilakukan pada Senin 18 Desember 2023 di New York, namun AS mengatakan pihaknya tidak dapat mendukung rujukan pada “penghentian permusuhan”, namun mungkin menerima seruan untuk “penundaan permusuhan”.
Mengutip laporan The Guardian, Selasa (19/12), negara-negara Arab yang merundingkan naskah resolusi gencatan senjata tersebut mengatakan bahwa mereka terdorong untuk melihat bahwa Gedung Putih tampaknya berusaha menemukan kata-kata yang dapat didukung – dibandingkan dengan sekadar memveto resolusi, posisi yang diadopsi dalam seruan jeda kemanusiaan pada tanggal 18 Oktober dan untuk gencatan senjata kemanusiaan yang mendesak pada 9 Desember.
Adapun perpecahan dalam pemerintahan AS semakin meningkat, dengan beberapa pejabat mengatakan bahwa AS salah memahami skala kekecewaan di negara-negara Selatan, atas anggapan kemunafikan AS dalam menyebut kejahatan perang Rusia di Ukraina, namun menemukan banyak alasan untuk membenarkan pembunuhan besar-besaran terhadap warga Palestina di Gaza. Sejumlah diplomat AS telah mengunjungi Yerusalem untuk mendesak pemerintah Israel agar mengadopsi taktik militer yang berbeda, namun hanya sedikit keberhasilannya, dan dukungan AS terhadap penghentian permusuhan di PBB, jika hal itu terjadi, akan menjadi sinyal jelas akan rasa frustrasi AS dengan pemerintah Israel.
