Tiongkok semakin aktif dalam intervensi terhadap garnisun Filipina, menyulitkan mereka untuk menerima pasokan dan beroperasi secara bebas. Tekanan yang semakin besar ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi di wilayah tersebut.
Insiden terbaru menunjukkan peningkatan taktik, di mana Tiongkok menggunakan meriam air untuk melumpuhkan kapal pasokan dan melakukan manuver berbahaya yang menyebabkan tabrakan. Tindakan ini mencerminkan penerapan strategi “zona abu-abu” dan “perang hibrida” yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
Dengan menggunakan Penjaga Pantai dan kapal penangkap ikan yang tampaknya merupakan warga sipil (meskipun kemungkinan besar merupakan bagian dari milisi maritim Tiongkok), Beijing bertujuan untuk mengaburkan intervensinya dan menghindari menggambarkannya sebagai tindakan militer langsung.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai niat Tiongkok dan meningkatnya tekanan yang dihadapi oleh marinir Filipina di pos terdepan mereka yang terisolasi.
Jika serangan semacam itu terjadi, Amerika Serikat wajib membantu Filipina sesuai dengan ketentuan perjanjian tahun 1951.
Laut China Selatan adalah wilayah kaya sumber daya dan strategis. Klaim luas Tiongkok atas Laut China Selatan, yang dipicu oleh potensi kekayaan cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan, telah menciptakan perselisihan dengan negara-negara tetangga.
Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam semuanya bersaing mengklaim pulau-pulau dan zona maritim, terutama Kepulauan Spratly yang kaya sumber daya.
Tiongkok berpendapat bahwa hukum internasional melarang aktivitas militer asing seperti penerbangan pengintai di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Tiongkok.
Namun Amerika Serikat dan negara-negara pengklaim lainnya mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), yang menjamin kebebasan navigasi di ZEE dan tidak mengharuskan memberi tahu negara pantai mengenai aktivitas militer.
Pada 2016, pengadilan arbitrase berdasarkan UNCLOS memenangkan Filipina dalam kasus melawan Tiongkok, namun Tiongkok menolak keputusan tersebut dan otoritasnya.
Citra satelit mengungkap upaya berkelanjutan Tiongkok untuk memperkuat kehadiran teritorialnya melalui proyek reklamasi lahan, pembuatan pulau-pulau baru, dan perluasan pulau-pulau yang sudah ada. Pos-pos terdepan ini sering kali menampung instalasi militer, pelabuhan, dan landasan udara, menimbulkan kekhawatiran akan militerisasi.
Pengerahan jet tempur, rudal, dan sistem radar Tiongkok di Pulau Woody semakin meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Persaingan klaim dan peningkatan kekuatan militer di Laut China Selatan menimbulkan tantangan geopolitik yang signifikan, yang berpotensi mengganggu stabilitas regional dan kebebasan navigasi di jalur pelayaran penting.
