Melindungi ekosistem di Laut China Selatan dianggap sama pentingnya dengan melindungi hak asasi manusia. Hal ini diungkapkan oleh Andreas Aditya Salim, Senior Advisor on Maritime Security dari Organisasi Nirlaba Indonesia Ocean Justice Initiative.
Andreas menyatakan bahwa melindungi ekosistem dan iklim laut memiliki urgensi yang sama dengan perjuangan untuk hak asasi manusia. Menurutnya, isu lingkungan juga seharusnya mendapat perhatian serius seperti isu-isu lain di dunia seperti Gaza Palestina dan Ukraina.
Penelitian dengan judul “Deep Blue Scars Environmental Threats to the South China Sea” mengungkapkan bahwa tindakan tak bertanggung jawab dari sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan, khususnya China dan Vietnam, telah merusak ekosistem di wilayah tersebut.
Harrison Pretat, salah satu penulis studi tersebut, menjelaskan bahwa ada tiga tindakan utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem di Laut China Selatan. Pertama adalah pengerukan (dredging) yang dilakukan oleh China sejak tahun 2013 hingga 2017 dengan metode pengerukan hisap pemotong yang merusak terumbu karang dan mengakibatkan sedimen abrasif merusak ekosistem laut.
Tindakan lain yang merusak ekosistem adalah pengumpulan kerang raksasa untuk dijual, yang telah populer di kalangan nelayan China sejak 2012. Pemanenan kerang ini telah menyebabkan kerusakan yang sulit pulih dalam waktu yang singkat.
Selain China, nelayan Filipina dan Vietnam juga terlibat dalam aktivitas pemanenan tersebut. Selain itu, penggunaan metode pemancingan yang tidak ramah lingkungan juga telah menyebabkan penurunan drastis populasi ikan di Laut China Selatan.
