Liputan6.com, London – Tekanan terus meningkat terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.
Seruan untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel semakin meningkat setelah serangan udara Israel pada hari Senin (1/4/2024) menewaskan tujuh pekerja kemanusiaan dari World Central Kitchen (WCK), di mana tiga di antaranya adalah warga negara Inggris.
Pemerintah Inggris disebut masih menunggu nasihat hukum apakah penjualan senjata ke Israel melanggar hukum internasional atau tidak. PM Sunak juga tertekan untuk mempublikasikan nasihat hukum yang diterimanya. Seperti dilansir CNN, Jumat (5/4).
Rekaman dari Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris Alicia Kearns muncul akhir pekan lalu, di mana ia yakin pemerintah telah menerima saran hukum bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza ilegal, namun enggan mempublikasikan hal tersebut.
Menanggapi kebocoran tersebut, Kearns menyatakan, “Saya tetap yakin pemerintah telah menyelesaikan penilaian terbaru apakah Israel berkomitmen pada hukum kemanusiaan internasional dan pemerintah menyimpulkan bahwa Israel tidak berkomitmen pada hal tersebut.”
Partai Konservatif yang sebelumnya mendukung Israel sekarang menghadapi tekanan setelah pembunuhan warga Inggris. Pada hari Kamis (4/4), lebih dari 600 pengacara, akademisi hukum, dan mantan hakim Inggris menulis surat kepada PM Sunak, menyatakan bahwa tindakan serius diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum internasional, termasuk potensi pelanggaran Konvensi Genosida.
Selain penjualan senjata, mereka juga menyoroti penangguhan bantuan dana Inggris kepada UNRWA.
Tiga partai oposisi utama, yaitu Partai Buruh, Partai Demokrat Liberal, dan Partai Nasional Skotlandia, semuanya menyerukan untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel jika hal tersebut dinyatakan ilegal oleh pengacara pemerintah, serta menuntut penjelasan dari Sunak mengapa hal tersebut belum dilakukan.
