Liputan6.com, Jakarta – Upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB kembali terganjal. Amerika Serikat (AS) menggunakan hak veto untuk menggagalkan usaha tersebut di Dewan Keamanan PBB pada Kamis 18 April 2024 sore waktu New York.
AS kembali memveto rancangan resolusi yang diajukan Aljazair dan didukung oleh 12 dari total 15 negara anggota DK PBB. Sementara dua anggota DK PBB yaitu Inggris dan Swiss memilih abstain dan Amerika menolak dengan veto.
Langkah AS ini mendapat kecaman keras dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.
“Sangat disayangkan veto AS terhadap rancangan resolusi tersebut. Veto ini menunjukkan sikap double standard dan anti perdamaian. Semakin penting adanya reformasi institusi tatanan dunia. Jadi pasti ada konsekuensi dari tindakan AS itu,” ujar Fadli seperti yang dikutip dalam siaran pers BKSAP DPR RI yang dilansir pada Sabtu (20/4/2024).
Menurut Fadli, konsekuensi pertama dari hal ini terkait dengan tuntutan yang lebih kuat akan urgensi dan keadaan darurat untuk melakukan reformasi DK PBB agar lebih demokratis, adil, representatif, dan efektif dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB Pasal 24.
“Mekanisme veto terbukti seringkali menghambat penegakan keamanan dan perdamaian internasional dalam berbagai konflik di dunia, terutama saat konflik tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto,” ungkap Fadli Zon.
“Mekanisme veto secara nyata telah sepenuhnya menghambat penegakan keamanan dan perdamaian dunia. Bukti yang paling jelas mengenai fakta tersebut adalah berlangsungnya konflik Palestina-Israel yang sudah berlangsung hampir 80 tahun sejak 1947, termasuk kegagalan dalam menghentikan genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dimana lebih dari 70 persen korban adalah anak-anak dan perempuan,” jelas mantan Wakil Ketua DPR tersebut.
