Israel memiliki aturan yang membatasi peliputan media terkait isu keamanan, di mana semua perwakilan media diwajibkan oleh hukum untuk mengirimkan artikel terkait ke badan sensor militer. Namun, yang menarik adalah media tidak diizinkan melaporkan intervensi sensor militer ini kepada publik. Para aktivis seperti Martin Roux dari Reporters Without Borders mengungkapkan bahwa praktik ini sudah berlangsung lama, namun semakin meningkat sejak serangan teror Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.
Menurut Roux, pemerintahan Israel menggunakan retorika agresif terhadap media yang melaporkan perang secara berbeda dengan narasi resmi. Hagai Matar, direktur eksekutif media independen Israel +972 Magazine, menyatakan bahwa sensor militer Israel melarang 1.635 artikel untuk dipublikasikan pada tahun 2024, mencapai rekor tertinggi sejak 2011.
Indeks Kebebasan Pers terbaru dari Reporters Without Borders menempatkan Israel pada peringkat 112 dari 180 negara, menunjukkan penurunan 11 peringkat dibanding tahun 2024. Kasus pelarangan jaringan TV Al Jazeera juga semakin membatasi variasi media di Israel. Namun, meskipun ada tekanan pada lembaga penyiaran publik dan penulis yang kritis terhadap pemerintahan, warga Israel masih dapat mengakses informasi melalui internet.
Dengan adanya kebijakan sensor militer dan pembatasan media, warga Israel yang melek teknologi tetap memiliki akses informasi yang cukup melalui internet dan aplikasi pesan. Meskipun demikian, kebijakan yang melarang Al Jazeera dan tekanan terhadap lembaga media publik masih menjadi sorotan masyarakat internasional terhadap kebebasan pers di Israel.
