Keputusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan: Izin Suami Gunakan Nama Belakang Istri

Dua pasangan telah menggugat aturan lama yang mengharuskan suami menyandang nama belakang istri, menyebutnya sebagai aturan usang, patriarkal, dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam konstitusi Afrika Selatan. Mereka awalnya memenangkan kasus mereka di pengadilan tingkat bawah, kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesahkan keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyoroti bahwa dalam budaya Afrika, perempuan biasanya tetap menggunakan nama keluarga asli mereka setelah menikah, sementara anak-anak sering kali mengambil nama klan dari pihak ibu. Tradisi ini kemudian berubah seiring dengan pengaruh kolonialisme Eropa dan agama Kristen. Pengadilan mencatat bahwa kebiasaan istri mengambil nama belakang suami berasal dari hukum Romawi-Belanda dan telah menjalar ke dalam hukum umum Afrika Selatan. Meskipun Afrika Selatan telah membuat kemajuan dalam kesetaraan gender, masih ada aturan dan praktik yang mempertahankan stereotype berbahaya. Menteri Dalam Negeri Leon Schreiber dan Menteri Kehakiman dan Pembangunan Konstitusional Mamoloko Kubayi tidak menentang permohonan dua pasangan tersebut, malahan setuju bahwa aturan lama tersebut tidak lagi relevan. Lembaga hukum, Free State Society of Advocates, juga mendukung permintaan pasangan tersebut dengan alasan bahwa larangan bagi laki-laki menggunakan nama belakang istri mereka hanya memperkuat stereotype berbahaya yang menghalangi laki-laki memilih opsi yang sebenarnya tersedia bagi perempuan.

Source link